Senin, 23 November 2026
Umum Ancaman Pasal Makar Listyo Sigit dan Polemik Penyadapan

Ancaman Pasal Makar Listyo Sigit dan Polemik Penyadapan

Minggu, 22 November 2026 18:52 WIB | Redaksi Ashlar Journal

Kasus mantan Kapolri Listyo Sigit yang terancam pasal makar terkait dugaan penyadapan memicu perdebatan hukum yang luas di tengah masyarakat. Pengaitan aktivitas penyadapan dengan tindak pidana makar memerlukan pembuktian niatan kudeta atau kekerasan terhadap negara, bukan sekadar penyalahgunaan wewenang intelijen biasa dalam penegakan hukum.

Berita mengenai ancaman pasal makar terhadap Listyo Sigit mencuat ke permukaan sejak kemarin dan langsung menarik perhatian publik. Masyarakat serta pengamat hukum menyoroti bagaimana aktivitas penyadapan bisa dikategorikan sebagai upaya makar oleh pihak tertentu. Isu ini menjadi sorotan nasional yang sangat tajam karena menyangkut batasan wewenang aparat keamanan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Diskusi di ruang publik semakin panas seiring dengan beredarnya berbagai analisis hukum dari pakar pidana.

Bagaimana hukum memposisikan penyadapan sebagai makar?

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur makar sebagai perbuatan dengan niatan mencegah, menggagalkan, atau menganjurkan perbuatan kekerasan terhadap pemerintah yang sah. Penyadapan pada dasarnya adalah alat bukti atau metode intelijen yang memiliki regulasi tersendiri. Mengubahnya menjadi pasal makar menuntut adanya pembuktian niatan kudeta atau upaya menjatuhkan pemerintah secara inkonstitusional. Tanpa unsur kudeta yang jelas, penyadapan ilegal lebih tepat dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran privasi.

AspekDetail
Pasal MakarKUHP Pasal 106 dan 107 tentang niatan kekerasan terhadap negara
Regulasi PenyadapanDiatur dalam undang-undang kemitraan dan hukum acara pidana
Batasan HukumMakar butuh unsur kudeta, penyadapan ilegal masuk ranah privasi
Sanksi PidanaHukuman penjara berat untuk makar, denda atau kurungan untuk pelanggaran privasi

Apa implikasi kasus ini terhadap reformasi intelijen?

Polemik hukum ini membuka ruang diskusi yang sangat penting tentang reformasi lembaga intelijen di Indonesia. Pengawasan terhadap aktivitas penyadapan selama ini sering dikritik karena dinilai kurang transparan dan akuntabel. Jika penyadapan yang menyimpang langsung dilabeli sebagai makar, dikhawatirkan terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan prosedural. Masyarakat luas membutuhkan kepastian hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan eksternal yang ketat terkait batasan operasi rahasia negara.

  • Unsur utama makar adalah niatan melakukan kekerasan terhadap pemerintah atau kedaulatan negara.
  • Penyadapan merupakan instrumen penegakan hukum yang wajib melalui persetujuan pengadilan yang sah.
  • Penyalahgunaan wewenang penyadapan tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana makar dalam hukum positif.
  • Reformasi pengawasan intelijen sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran privasi warga negara.
  • Masyarakat berhak mendapatkan transparansi terkait prosedur operasi rahasia yang dilakukan aparat.

Proses hukum terhadap kasus ini dipastikan akan menjadi preseden penting bagi tata kelola keamanan negara ke depan. Penegak hukum harus bekerja secara objektif dan independen berdasarkan bukti permulaan yang sah di mata pengadilan. Publik kini menanti kejelasan apakah dugaan penyadapan tersebut benar-benar bermotif politik untuk menggulingkan kekuasaan atau murni pelanggaran prosedur operasional biasa. Penegakan supremasi hukum menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik ini.

Sumber: BBC (bbc.com)

Baca Juga