Sabtu, 21 November 2026
Umum Wacana Pasal Makar untuk Kapolri Terkait Penyadapan Memicu D

Wacana Pasal Makar untuk Kapolri Terkait Penyadapan Memicu Debat Hukum

Sabtu, 21 November 2026 16:41 WIB | Redaksi Ashlar Journal

Isu ancaman pasal makar terhadap Kapolri Listyo Sigit yang dikaitkan dengan praktik penyadapan menjadi perdebatan hukum hari ini. Para pengamat menyoroti kerumitan membuktikan unsur pemberontakan negara dari kegiatan intersepsi komunikasi, mengingat perbedaan mendasar antara dugaan penyalahgunaan wewenang investigasi dengan tindakan kudeta.

Diskusi mengenai potensi jeratan pasal makar terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit mencuat hari ini, Sabtu (21/11/2026). Wacana ini muncul dari upaya mengaitkan aktivitas penyadapan yang dilakukan aparat dengan tindak pidana pemberontakan terhadap negara. Topik tersebut langsung menyita perhatian publik dan kalangan ahli hukum pidana di Tanah Air.

Bagaimana Keterkaitan Penyadapan dengan Tindakan Makar?

Para pakar hukum pidana menilai pengaitan antara penyadapan dan pasal makar memiliki landasan yuridis yang sangat rumit. Penyadapan pada dasarnya merupakan alat pengumpulan bukti dalam proses penegakan hukum yang diatur secara ketat dalam undang-undang. Sementara itu, pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang serangan atau upaya terhadap keselamatan presiden dan pemerintahan. Mengkategorikan intersepsi komunikasi sebagai perbuatan makar berarti harus membuktikan adanya niat atau konspirasi untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Pengamat hukum tata negara menekankan bahwa penyadapan yang dilakukan di luar prosedur lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran administrasi, bukan sebagai upaya kudeta. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang membedakan antara kejahatan jabatan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Apa Saja Unsur Pidana yang Harus Dibuktikan?

Penerapan pasal makar menuntut pemenuhan unsur subjektif dan objektif yang sangat berat. Penegak hukum harus dapat membuktikan adanya permufakatan jahat untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan guna mengubah tata ketatanegaraan. Aktivitas penyadapan semata, tanpa bukti pendukung berupa gerakan fisik atau makar aktif, tidak memenuhi unsur pemberontakan. Beban pembuktian ini membuat banyak ahli meragukan kelanjutan wacana tersebut di ranah peradilan. Mereka menyarankan agar dugaan pelanggaran dalam penyadapan diperiksa menggunakan instrumen hukum yang lebih relevan, seperti undang-undang tentang kekuasaan kehakiman atau perlindungan data pribadi. Masyarakat menantikan kejelasan dari institusi penegak hukum terkait dasar pertimbangan wacana yang beredar luas di ruang publik tersebut.

AspekDetail
Ancaman HukumanPenjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun berdasarkan KUHP

Berikut adalah poin-poin krusial dalam perdebatan hukum terkait wacana ini:

  • Penyadapan merupakan alat bukti yang diatur ketat dalam hukum acara pidana.
  • Pasal makar mensyaratkan niat atau upaya nyata untuk menggulingkan pemerintahan.
  • Penyalahgunaan wewenang penyadapan lebih tepat dijerat dengan tindak pidana jabatan.
  • Beban pembuktian sangat berat jika penyadapan dipaksakan masuk ranah makar.
  • Perlindungan data pribadi menjadi instrumen hukum yang lebih relevan untuk kasus intersepsi ilegal.

Proses hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana oleh pejabat negara harus senantiasa berlandaskan pada kepastian undang-undang yang berlaku.

Sumber: BBC (bbc.com)

Baca Juga