Sabtu, 21 November 2026
Umum Ancaman Pasal Makar Kapolri dan Kompleksitas Hukum Penyadapa

Ancaman Pasal Makar Kapolri dan Kompleksitas Hukum Penyadapan

Sabtu, 21 November 2026 23:09 WIB | Redaksi Ashlar Journal

Kapolri Listyo Sigit saat ini menghadapi ancaman pasal makar yang dikaitkan dengan aktivitas penyadapan. Diskusi hukum hari ini menyoroti kompleksitas menghubungkan alat bukti penyadapan dengan unsur pemberontakan terhadap negara, mengingat keduanya memiliki regulasi dan tujuan penegakan hukum yang sangat berbeda dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Isu hukum terkait Kapolri Listyo Sigit kembali mencuat hari ini, Sabtu 21 November 2026. Publik dan pengamat hukum memperdebatkan ancaman pasal makar yang ditujukan kepadanya. Sorotan utama tertuju pada bagaimana pihak pelapor mengaitkan aktivitas penyadapan dengan tindak pidana makar. Keterkaitan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konstruksi hukum pidana di Indonesia. Banyak pihak menilai perlu adanya penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Apa Definisi dan Unsur Tindak Pidana Makar?

Makar merupakan tindak pidana luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyasar perbuatan dengan niat menyerang atau melawan pemerintah yang sah. Unsur utamanya meliputi adanya niat jahat untuk menjatuhkan pemerintahan atau mengancam kedaulatan negara. Penerapan pasal ini memerlukan pembuktian yang sangat ketat karena konsekuensinya yang berat bagi terdakwa. Hakim harus melihat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka makar.

Bagaimana Penyadapan Bisa Diiris dengan Pasal Makar?

Penyadapan sejatinya merupakan alat bantu penyidikan yang diatur dalam undang-undang tindak pidana tertentu. Mengaitkan penyadapan dengan makar memerlukan bukti bahwa rekaman percakapan tersebut digunakan sebagai instrumen perencanaan kudeta. Tanpa bukti perencanaan fisik atau pergerakan massa untuk menjatuhkan negara, penyadapan semata tidak otomatis memenuhi unsur makar. Pengamat menilai tumpang tindih ini rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan ketat harus diterapkan pada setiap proses penyadapan.

AspekDetail
Dasar Hukum MakarKitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dasar Hukum PenyadapanUndang-Undang Tindak Pidana Tertentu
Unsur Utama MakarNiat menjatuhkan pemerintah yang sah
Fungsi PenyadapanAlat bukti dan bantu penyidikan
  • Penyadapan harus didukung putusan pengadilan yang sah sebelum dilakukan.
  • Unsur makar membutuhkan bukti niat fisik menjatuhkan pemerintahan.
  • Kriminalisasi penyadapan sebagai makar rawan melanggar hak asasi manusia.
  • Pengawasan eksternal diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang penyadapan.

Kasus ini menjadi preseden penting bagi transparansi penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menantikan kejelasan dari aparat mengenai dasar pelaporan tersebut. Penegakan hukum harus tetap berlandaskan pada asas kepastian dan tidak digunakan sebagai alat tekan politik. Independensi lembaga kepolisian juga menjadi sorotan utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional.

Sumber: BBC (bbc.com)

Baca Juga